Laman

Rabu, 25 April 2018

Pendidikan Kewarganegaraan


UJIAN TENGAH SEMESTER 2
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN




Disusun Oleh:

Nama        : Jasmine Rafilidya Azzahra  
NIM          : 170462201090
Hari           : Kamis
Jam           : 10.00



FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
2018

BANGSA SAAT INI SERTA UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN

            Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Marauke dengan jumlah -+ 17.000 pulau, dengan keberagaman adat dan budayanya. Walaupun memiliki banyak keragaman adat dan budaya, Indonesia tetap menjunjung nilai persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia muncul karena adanya gotong royong  dan kebersamaan. Kedua unsur ini merupakan sifat-sifat bangsa Indonesia yang muncul karena adanya keberagaman budaya, itulah kenapa keberagaman budaya di Indonesia dapat menyatukan bangsa Indonesia.
            Bhinneka Tunggal Ika[1] “Berbeda-beda Tetapi Tetap Satu Jua” yang dimana walaupun Indonesia memiliki banyak perbedaan dari setiap daerah, masyarakatnya tetap bersatu sebagai bangsa Indonesia. Indonesia sangat memegang teguh prinsip ini.
            Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia harus dijaga keutuhannya, yaitu dengan meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah NKRI, menumbuhkan semangat kekeluargaan, dan menghindari penonjolan masalah sara. Karena jika seseorang membahas permasalahan yang berbau sara pasti tidak ada habisnya dan dapat menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa, permasalahan sara merupakan permasalahan yang sangat sensitif.
            Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan yang  terjadi karena adanya sekelompok bangsa Indonesia yang hanya menganggap Bhinneka Tunggal Ika hanya sebagai semboyan dan tidak diterapkan di Indonesia.
            Selain itu penyebab lainnya adalah masuknya budaya asing di Indonesia. Di era globalisasi ini banyaknya budaya asing yang masuk ke Indonesia, sehingga memengaruhi ke berbagai bidang. Tentu saja pengaruh ini menghasilkan dampak yang luas pada sistem kebudayaan masyarakat. pengaruh yang cepat ke masyarakat dapat menyebabkan culture shocked[2], yaitu keadaan dimana masyarakat tidak dapat menahan berbagai pengaruh dari budaya luar, sehingga terjadinya ketidakseimbangan kehidupan bermasyarakat. Untuk itu, sebagai bangsa Idonesia kita harus pandai memilah-milah budaya asing yang masuk ke Indonesia, jika budaya itu dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia dan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap Indonesia maka budaya tersebut boleh digunakan.
            Contoh kasus/permasalahan masuknya budaya asing ke Indonesia yang akan di bahas adalah LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender) yang sudah banyak dilakukan oleh masyarakat di Indonesia.
Kondisi ini telah dikemukakan oleh Arifin Saleh Siregar, sebagai pengamat sosial dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengatakan bahwa, “Tidak dapat dipungkiri, pesatnya remaja ataupun kaum terpelajar menyukai hubungan sesama jenis karena kehidupan masyarakat Indonesia meniru masyarakat di negara-negara barat.” selama ini Indonesia mengikuti gaya hidup yang kebarat-baratan. Bukannya tidak boleh, tetapi kita harus menyaringnya kembali, apakah gaya hidup tersebut baik untuk ditiru atau tidak,  jika tidak jangan ditiru, hanya merugikan masyarakat Indonesia saja.
Menurut Basuki Tjahja Purnama adalah, "Jika ditanya secara agama dan kitab suci, (LGBT) tidak ada. Tuhan menciptakan Adam berpasangan dengan Hawa, bukan Adam dengan Ali." [3]
Agama dan kitab sucinya tidak ada diajarkan untuk melakukan LGBT, dan agama apapun sangat melarang untuk berbuat LGBT. Sesungguhnya, LGBT merupakan suatu perbuatan yang menyimpang dari fitrah manusia yang sesungguhnya di dalam Islam memiliki pandangan hukum LGBT adalah Haram[4].
            Penyebab seseorang melakukan LGBT adalah pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik seseorang contohnya seperti bergaulan dengan orang-orang yang mengidap kelainan seksual (LGBT) serta kurangnya mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan masih banyak lagi penyebab seseorang melakukan ataupun mengidap LGBT.
            Di Indonesia sendiri, kasus LGBT ini sudah marak terjadi di berbagai daerah. Di Cianjur, Jawa Barat, polisi mengamankan 5 laki-laki yang sedang melakukan pesta seks sesama jenis di suatu villa disalah satu kawasan Cipanas. Sebelumnya, pihak polisi sudah lama menyelidiki aktivitas penyimpangan seks itu dari salah satu aplikasi android, warga sekitar juga melaporkan kepada pihak yang berwajib terhadap dugaan aktivitas penyimpangan seks tersebut.
            Saat penggerebekan, dari 5 laki-laki tersebut diantaranya masih dibawah umur dan bestatus pelajar, dan kelima orang tersebut sedang tidak menggunakan pakaian.[5]
            Kasus selanjutnya yaitu, [6]Kader Muda Kesehatan Puskesmas Senen, Agustian, mengatakan hampir di setiap hari jadwal pelayanan Poli VCT selalu ada pasien, apakah hanya melakukan tes awal atau melakukan pengobatan ARV. "Banyak dari mereka gay atau laki suka laki (LSL), sedangkan mereka yang terinfeksi melalui jarum suntik menunjukkan penurunan," katanya. Dijelaskan dia, mereka yang melakukan hubungan seksual sesama pria memiliki risiko lebih besar dibandingkan perilaku seksual lawan jenis atau bahkan lesbian.
            Fenomena meningkatnya para LSL atau gay yang mengidap HIV ini, menurut dia, karena di wilayah Senen sendiri ada beberapa tempat yang menjadi pusat aktivitas kelompok ini. Salah satunya adalah sekitar kawasan di sekitar pinggiran kali Menteng bawah dan Taman Lawang.
            Para ahli juga menyatakan bahwa penyimpangan seks atau Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ini juga dapat meningkatkan pertumbuhan angka penularan  HIV/AIDS di tengah masyarakat.[7]
            "Hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT, tidak hanya antara kelamin dengan kelamin, tapi dengan kelamin, mulut, anal, alat yang biasa dilakukan oleh lesbian, dan dengan tangan. Ini juga dilakukan lesbian," kata ahli dr Dewi Inong.
            Dr. Dewi Inong juga menyatakan bahwa masalah LGBT bukan hanya semata-mata faktor lingkungan dan latar belakang agama. Masalah yang perlu diperhatikan untuk menolak keras LGBT ini adalah karena adanya ancaman penyebaran HIV/AIDS serta penyakit kelamin lainnya.
            “Bisa menimbulkan kerugian negara, biaya pengobatan per bulan penderita HIV/AIDS itu Rp 500 ribu sampai Rp 1 juta. dan itu untuk seumur hidup, harus ditanggung negara, itukah HAM? Berapa triliun? Bagaimana pembangunan? Karena kalau tidak ditanggung negara, HAM akan menuntut.” jelas dr. Dewi Inong.
            Namun meningkatnya jumlah LGBT ternyata seiring dengan peningkatan jumlah penderita HIV-AIDS di komunitas LGBT tersebut, Data dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) Amerika Serikat tahun 2010 memaparkan dari 50.000 infeksi HIV baru ternyata 2/3 dari mereka adalah kelompok gay-MSM (male sex male). Dan yang mengejutkan 1 di antara 5 gay yang terinfeksi HIV tidak peduli penyakit HIV-AIDS, artinya tidak ada usaha untuk mencegah HIV tertular ke orang lain dan ini sangat berpotensi menular ke partner seks lainnya. Dan yang mengejutkan tahun 2010 terjadi peningkatan penularan HIV pada kelompok gay sebesar 20% bila dibanding tahun 2008.
Data terbaru tahun 2013 lebih mengerikan lagi, dari hasil skrining terhadap semua LGBT usia di atas 13 tahun didapatkan 81% gay-MSM terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosis AIDS. Penelitian lain juga memaparkan wanita transgender ternyata mempunyai risiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibanding wanita biasa.[8]
Sejumlah akademisi mendorong Mahkamah Konstitusi (MK) menafsir ulang pasal homoseksual di KUHP. Mereka perlu menilai adanya penegasan terhadap larangan LGBT di Indonesia dan harus dipenjara.
Salah satu yang diuji adalah Pasal 292 KUHP tentang homoseksual yang berbunyi:
Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.[9]

Apakah LGBT dapat disembuhkan, agar tidak menambahnya jumlah penularan HIV/AIDS di Indonesia? Menurut pendapat penulis tentang LGBT ialah LGBT seharusnya tidak boleh dilakukan dan harus dijauhi, karena jika sudah terkena penyakit LGBT akan membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Selain itu LGBT juga dilarang dari agama manapun. Setiap agama tidak membenarkan melakukan perbuatan LGBT, karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah agama dan perbuatan yang tidak berperikemanusiaan, seperti transgender. Apabila seseorang telah melakukan transgender, berarti seseorang tersebut tidak menghargai apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepadanya. Seseorang tersebut telah mengubah kondratnya, contohnya dari jenis kelamin laku-laki ke jenis kelamin perempuan, ataupun sebaliknya.
Menurut penulis, LGBT itu dapat disembuhkan dan dicegah, yaitu dengan cara :
Pertama, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa kita haruslah mendekatkan diri kepada-Nya dan mengerjakan sesuatu yang baik dan menjauhi segala sesuatu yang dilarang-Nya.
Kedua, LGBT itu memang biasa disekitar kita karena itu hal yang lumrah, tetapi sebaiknya kita jangan mengikuti budaya kebaratan tersebut karena sangat berdampak buruk ke masyarakat Indonesia.
Ketiga, bergaul lah dengan siapa saja. Apabila kita memiliki teman atau saudara yang memiliki kelainan seksual atau LGBT, dan jika para pengidap LGBT atau kelainan seksual tersebut telah mengidap HIV/AIDS  kita sebagai orang terdekat tidak boleh menjauhi ataupun mengucilkannya, karena misalkan kita menjauhi ataupun mengucilkannya itu akan memberikan pengaruh buruk terhadap pengidap HIV/AIDS, sehingga dia tidak mau melakukan penyembuhan ataupun pengobatan. Dorongan yang kuat dari orang terdekat seperti keluarga dan teman yaitu untuk mendukung seseorang yang mengidap HIV/AIDS untuk melakukan penyembuhan karena mereka juga manusia dan tidak boleh didiskriminasi hanya karena penyakit mereka.
Keempat, Psikolog Tika Bisono mengatakan, kemungkinan mereka yang memiliki penyimpangan seksual atau LGBT karena hormon bisa disembuhkan. Namun, itu memerlukan upaya agar mereka tidak berada di tengah-tengah lagi. Kata dia, transgender itu salah satunya, dan kalau memang ingin berubah, dapat dilakukan secara klinis kalau hormonnya benar-benar menunjang. Berdasarkan terapi tersebut, lama atau sebentarnya terapi tersebut dilihat dari gangguan atau penyimpangan, dan banyak yang masih bisa diluruskan kembali. dan harus dilihat juga dari berapa lama (berperilaku LGBT) gaya hidupnya dan seseorang itu bersedia atau tidak untuk diterapi, itu tergantung pada pribadi kembali.
           
            Jadi, LGBT merupakan gaya hidup budaya asing yang tidak cocok untuk ditiru di Indonesia, karena Indonesia merupakan penduduknya yang mayoritas masih memiliki agama, dan disetiap agama tidak dibenarkan untuk melakukan LGBT dan pemerintah seharusnya mengatasi masalah LGBT dengan membuat peraturan yang tegas dan melarang bahawasannya LGBT itu tidak dapat di terapkan di Indonesia dan pelaku LGBT itu sendiri dapat meningkatkan penularan HIV/AIDS.



KEBERAGAMAN PELUANG DAN ANCAMAN BAGI BANGSA INDONESIA

            Keberagaman suku dan budaya bangsa merupakan alat sebagai pemersatu bangsa Indonesia. keberagaman suku di Indonesia sendiri mencapai 662 suku bangsa besar ataupun kecil sudah tercakup didalamnya dan Indonesia kaya akan budaya dan tradisinya.
Keberagaman Indonesia sendiri memiliki ancaman ataupun peluang. Keragaman budaya sebagai peluang yaitu, perbedaan budaya yang dapat membuka kesempatan bagi orang lain untuk berkarya, bekerja, dan pemersatu bangsa. Sebagai tantangan yaitu,  perbedaan budaya yang dapat membuat bangsa terpecah belah, karena perbedaannya. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa mempertahankannya, bagaimana kita menyikapinya.[10]
[11]Dari banyaknya perbedaan yang timbul dari keberagaman kekayaan budaya dan adat di Indonesia ada dapat memunculkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa karena sudah memahami perbedaan budaya, sehingga akan muncul sikap saling menghormati dan menghargai antar sesama masyarakat Indonesia. Dari sikap itulah juga muncul rasa untuk saling menjaga, mempertahankan keutuhan bangsa dan mampu memperkokoh budaya bangsa.
Di Indonesia, budaya lokalnya yang khas dan unik menjadi daya tarik perhatian para wisatawan dari mancanegara. Hal ini dapat menambah devisa sebagai pendapatan negara dengan memanfaatkan objek wisata dengan pengelolaan yang baik, dengan begitu upaya tersebut dapat melestarikan budaya bangsa, dan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Tetapi kita juga harus berhati-hati dengan warga negara asing, karena banyaknya negara yang meniru-niru dan mencuri budaya asli Indonesia.
Agar budaya di Indonesia tidak dibajak oleh negara lain, maka kita harus mengenalkan kebudayaan Indonesia kepada masyarakat luar yaitu dengan cara menyelenggarakan event-event internasional untuk memperkenalkan kebudayaan asli Indonesia yang sangat kaya akan keberagamannya. Kegiatan tersebut selain dapat menggali potensi budaya lokal masing-masing daerah di Indonesia, juga dapat dijadikan motivasi untuk melestarikan budaya dan langkah untuk mendapat pengakuan atas hak budaya (Hak Paten), sehingga tidak memberikan kesempatan kepada negara lain untuk meniru ataupun mencuri keberagaman budaya di Indonesia serta kebudayaan kita tidak diakui oleh negara lain. [12]
Event budaya Indonesia yang go international ialah seni budaya Indonesia tampil di 75 kota di berbagai negara Eropa pada Oktober 2017 hingga Januari 2018. Salah satu festival besar dua tahunan di Eropa yang telah diselenggarakan sejak 1969. Festival seni budaya ini dikemas dalam Europalia Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan mengungkapkan dalam waktu empat bulan pelaksanaan festival tersebut, berbagai disiplin artis akan ditampilkan melalui empat pilar yang menjadi elemen dasar dalam penyelenggaraan Europalia.[13]
Acara tersebut sangat bagus digunakan sebagai ajang untuk menunjukkan bahwa Indonesia memiliki keragaman terbanyak di dunia.
Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.[14]
Dari penjelasan Pasal 32 ayat (1) dapat disimpulkan bahawasannya kita memang harus memajukan kebudayaan nasional di Indonesia dan masyarakat Indonesia diberikan jaminan kebebasan dalam memelihara dan mengembangkan budaya yang sudah ada.
Keberagaman budaya di Indonesia selain memiliki peluang juga pasti memiliki ancaman dan ancaman ini bisa saja muncul dan berkembang dari mana saja contohnya Indonesia memiliki beragam suku yang tersebar diseluruh penjuru Indonesia dan disetiap suku itu pasti memiliki potensi dan keunggulan masing-masing dan pada saat ini terbukti bahwasanya setiap suku yang ada di Indonesia bersaing untuk menonjolkan kelebihan diri mereka masing-masing dan seringkali dari keberagaman tersebut timbulnya gesekan-gesekan konflik antar kelompok yang memiliki perbedaan. Konflik tersebut tidak dapat dipungkiri didalam kehidupa bermasyarakat. Perbedaan pastilah selalu ada dan timbul, jika perbedaan tersebut tidak dapat dikelola dengan baik maka akan terjadi konflik yang disebut konflik sosial masyarakat.
Ahli psikologi sosial (dalam Sudibyo dkk, 2001) mendefinisikan, “prasangka sebagai sikap (biasanya negatif) yang ditujukan kepada anggota kelompok tertentu yang dilakukan semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut.”[15]
            Dari pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa prasangka itu merupakan sikap yang tidak baik, contoh dari sikap prasangka yaitu misalkan kita sebagai kelompok A berpikir bahwa kelompok B tidak suka dengan kelompok kita. Dari pemikiran tersebut pasti menimbulkan konflik, karena sudah berfikiran buruk kepada kelompok lain. Hati-hati jika prasangka tersebut sampai pada tahap yang ektrim, akan memunculkan konflik dan rasa benci yang sangat mendalam terhadap orang asing ataupun kepada kelompok lain.
            Di Indonesia sendiri, kelompok lain atau orang asing tersebut dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki perbedaan suku, ras, agama, budaya, adat istiadat, dan kepercayaan lainnya. Selama ini yang kita tahu bahwa yang menjadi masalah atau konflik yang terjadi karena kesenjangan ekonomi ataupun karena sistem politik, tetapi harus diketahui bahwa prasangka buruk juga dapat memicu terjadinya konflik kepada kelompok lain karena adanya suatu perbedaan. Bahkan prasangka bisa menyebabkan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia kalau tidak ditindaklanjuti dengan baik.
            Prasangka ini sendiri terjadi karena 2 penyebab, Pertama, prasangka lahir dari kondisi ketidaktahuan manusia. Karena cemas, manusia seringkali memunculkan pemikirannya sendiri, dan prasangka yang timbul karena kecemasan itu dapat berkurang seiring berjalannya waktu dengan usaha manusia itu untuk mencari pengetahuan ataupun informasi  secara objektif. Kedua, prasangka dapat lahir dari kondisi ketidakadilan sosial maupun ekonomi antarkehidupan manusia. Dalam konteks ini, didapatilah istilah mayoritas dan minoritas. Konflik terjadi ketika kaum mayoritas atau minoritas tersebut saling membangun hierarki sosial dalam masyarakatnya dan menciptakan prasangkanya masing-masing terhadap kelompok yang berbeda dengannya. [16]
            Gordon Allport (1954), seorang ahli psikologi sosial, menggolongkan prasangka dalam lima tingkatan.
Prasangka tingkat pertama disebut dengan istilah antilocution. Beberapa indikator yang merujuk pada tingkatan ini antara lain, adanya pikiran negative terhadap kelompok lain, melakukan gurauan atau lelucon yang berlebihan sehingga kelompok lain tersebut merasa tersindir. Meskipun terlihat sebagai gurauan, prasangka ini dapat menjadi serius ketika sudah menjadi alasan bagi orang untuk mengambil tindakan sosial tertentu.
Jika tindakan sosial yang diambilnya adalah penghindaran, berarti prasangka tersebut sudah masuk ke dalam kategori prasangka tingkat kedua, yakni avoidance. Selain melakukan penghindaran, indikator yang merujuk pada tingkatan ini sampai pada tahap memalingkan muka apabila bertemu dengan orang dengan latar belakang suku, budaya, maupun agama yang berbeda bahkan sampai menolak pertolongannya.
Selanjutnya adalah prasangka tingkat ketiga yang diistilahkan dengan discrimination. Prasangka ini berwujud tindakan sosial yang lebih sistematis dan terorganisasi. Indikator yang dapat dilihat dalam tingkatan ini, antara lain memusuhi identitas kelompok tertentu dan tidak mau menolong apabila kelompok tersebut mendapat musibah.
Tingkatan prasangka yang keempat adalah physical attack. Indikator yang dapat dilihat dari prasangka ini antara lain melakukan penyerangan fisik dan kekerasan kepada kelompok atau orang lain.
Tingkatan prasangka yang terakhir adalah extermination. Jika dibandingkan dengan empat tahapan sebelumnya, prasangka pada tingkat ini merupakan wujud prasangka yang paling ekstrem. Indikator yang dapat dilihat pada tingkat ini antara lain pengusiran bahkan sampai pada tahap penghapusan etnis tertentu. Genosida merupakan salah satu contoh dari prasangka ini. Dalam genosida, seluruh kelompok identitas tertentu dibantai atau diusir oleh kelompok lain yang lebih berkuasa. 
            Contoh kasus yang terjadi di Banyuwangi, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas marah saat mengetahui adanya berita diskriminasi yang menimpa seorang calon pelajar yang akan mendaftar di SMP diwilayahnya, sehingga anak tersebut memilih untuk menarik berkas-berkas pendaftarannya. Pasalnya, sekolah yang akan ia daftarkan menerapkan aturan untuk menggunakan jilbab di sekolah, sedangkan calon pelajar tersebut beragama non muslim, sehingga calon pelajar tersebut memilih untuk menarik berkas-berkas pendaftaran karena merasa ada diskriminasi.[17]
Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, yang akrab disapa Anas itu langsung meminta Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi untuk membatalkan aturan wajib berjilbab bagi para siswinya.
“Aturan yang diterapkan berdasarkan inisiatif pimpinan SMPN 3 Genteng. Saya sudah minta batalkan aturan itu. Batalkan detik ini juga. Terus terang saya kecewa. Kita ini pontang-panting jaga kerukunan umat, kok masih ada paradigma seperti ini,” ucap Anas. [18]
Apakah kasus tersebut berpotensi sebagai ancaman bangsa Indonesia? Dapatkah di identifikasi kasus ini termasuk kedalam tingkatan prasangka apa? Menurut penulis, kasus tersebut bisa saja memicu permasalahan, karena kasus tersebut berkaitan dengan masalah agama. Peraturan yang dibuat seharusnya harus mementingkan kepentingan umum atau kepentingan bersama, aturan yang mewajibkan para siswinya menggunakan jilbab saat disekolah itu bagus, karena agama islam mewajibkan para perempuan untuk menutup aurat, tetapi bagaimana dengan siswi yang tidak beragama islam? Apakah mereka menerima aturan tersebut? Mungkin sebagian ada yang menerima aturan tersebut, tapi bagaimana dengan sekelompok orang  yang tidak menerima aturan tersebut?
Maka dari itu penyelesaiannya adalah sebelum membuat aturan di pertimbangkan kembali apakah aturan tersebut sudah cukup untuk diterima oleh orang lain atau tidak. Kita tidak boleh membuat peraturan seenaknya, dan tidak boleh memikirkan kepentingan kelompok sendiri saja. Kita hidup bersama dan berbangsa-bangsa, dengan perbedaan kita harus bersatu, jagalah keutuhan dan pertahanan bangsa.
Kasus tersebut termasuk tingkatan prasangka tingkat ketiga, yaitu discrimination, karena kasus tersebut menunjukan ketidakadilan terhadap kelompok agama lain. sehingga kasus tersebut masuk kedalam tingkatan prasangka ketiga.

Jadi, kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga pertahanan dan keutuhan bangsa ini, dengan tidak membeda-bedakan suku bangsa. Dengan perbedaan tersebut dapat kita gunakan sebagai pemersatu bangsa Indonesia.




IDENTITAS NASIONAL YANG KINI HILANG OLEH PERKEMBANGAN ZAMAN

Setiap negara tentunya memiliki identitas masing-masing sebagai ciri khas dari suatu negara tersebut. Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian identitas nasional pada hakikatnya adalah “Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa(nasional) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya.”
Seperti yang sudah dijabarkan, setiap negara didunia ini memiliki identitas, ciri khas, keunikan dari masing-masing negara tersebut.
Ciri khas suatu negara itu sendiri timbul dari kebiasaan ataupun pikiran dari masyarakat dari suatu negara itu sendiri. Terciptanya suatu karakter lahir dari kesepakatan bersama yang meliputi kepentingan bangsa dan negara. Seperti di Indonesia yang mempunyai ciri atau lambang garuda dan pancasila sebagai dasar atau falsafah negara kita. Maka dari itu identitas bangsa tidak dapat di pisahkan dari jati diri bangsa, atau lebih dikenal dengan sebutan kepribadian suatu bangsa.
Saat ini, identitas bangsa Indonesia sudah hampir menghilang, salah satu penyebabnya yaitu budaya luar yang masuk ke Indonesia dan membawa pengaruh atau dampak negatif bagi identitas bangsa Indonesia. Terutama untuk generasi muda yang sangat mudah terpengaruh oleh budaya yang datang dari luar Indonesia, contohnya dari pakaian yang kita biasa gunakan, jaman sekarang anak muda dengan bangga menggunakan pakaian yang minim atau biasa disebut dengan pakaian yang kurang bahan, seharusnya mereka malu karena berpakaian minim seperti itu bukanlah ciri dari bangsa Indonesia. Dan yang sangat menyedihkan saat ini ialah jaman sekarang para generasi muda malu jika memakai kebaya ataupun pakaian adat dari daerah asalnya, padahal dengan kita menggunakan pakaian adat atau kebaya kita dapat melestarikan identitas bangsa Indonesia.[19]
Pengaruh yang paling besar dalam era globalisasi ini adalah pengaruh dari teknologi yang canggih terhadap generasi muda. Saat ini kita sangat mudah mengakses apapun dengan akses internet, apa yang terjadi di negara lain, ataupun berita hangat yang baru saja terjadi di negara lain, kita segera cepat mengetahuinya seakan-akan dunia ada digenggaman kita.
Dengan internet kita bisa mengakses apapun tanpa batasan, hal inilah yang dimanfaatkan oleh para generasi muda yang nakal untuk mengakses sesuatu hal yang tidak sewajarnya, mereka telah menyalahgunakan kecanggihan teknologi dengan mengakses situ-situs yang berbau pornografi, baik berupa gambar maupun video yang semuanya itu sangat tidak wajar dan tidak pantas untuk dilihat oleh para generasi muda, khususnya para pelajar. Mengakses gambar-gambar ataupun video yang berbau pornografi tidak sesuai dengan hal yang dibutuhkan didalam bidang pendidikan.
 Hal ini sangat mempengaruhi moral dan konsen belajar para pelajar yang akan menurun drastis, jika dilihat dari segi moral tentulah dampak yang diberikan lebih negated daripada positifnya. Buktinya saja, jaman sekarang maraknya terjadi pelecehan seksual dikalangan pelajar. Mereka tidak malu saat melakukan hal-hal yang seperti itu, malah ada yang merasa bangga saat sudah melakukan atau menirukan adegan pornografi yang ditontonnya, malah pelajar tersebut tidak segan-segan untuk memvideokan lalu mempostingnya ke media sosial. Dari sini dapat kita nilai bahwa betapa buruknya perilaku moral para pelajar saat ini.[20]
[21]Pelecehan seksual secara umum menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi (2001) menyatakan, “segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal yang seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.”
Pada tahun 2013, seorang siswi  SMP di Jakarta Pusat membuat laporan kepada Polres Jakarta Pusat. Siswi tersebut mengaku dipaksa seorang temannya untuk melakukan adegan seks kepada adik kelasnya yang masih duduk dikelas VIII. Adegan tersebut disaksikan dan direkam oleh 5 perempuan lainnya yang juga merupakan teman seangkatan korban. Korban juga diancam dengan menggunakan senjata tajam apabila tidak melakukan apa yang diminta oleh teman-temannya. Kemudian polisi melakukan penyelidikan lanjut terhadap kasus ini, dan ternyata siswi pemeran video tersebut telah merencanakan pembuatan video mesum ini.    Ternyata mereka mencari kelas yang kosong setelah pulang sekolah, dan aksi tersebut sudah 3 kali dijalankan dengan kelompok yang sama.[22]
Ada juga kasus yang terbaru pada Januari 2018, bahwa seorang pelajar berinisial ZA melecehkan teman perempuannya sendiri yang berinisial VNR, kasus tersebut dilaporkan oleh keluarga VNR kepada polisi, lalu tersangka ditangkap di sekolah. Kasus tersebut juga telah diselidiki, dimintai keterangan, dan juga mengumpulkan sejumlah alat bukti, serta si pelaku juga mengakui perbuatannya.
[23]Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait mengatakan selama 2013, ada 1.446 kasus kejahatan seksual terhadap anak-anak. "Dari jumlah itu, 28 persen dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah," kata Arist pada Tempo melalui sambungan telepon, Kamis, 12, Desember 2013. Dia menambahkan, sisanya sebanyak 72 persen, kejahatan seksual itu dilakukan orang dewasa atau lingkungan terdekat korban.
Menurut Arist, persentase kejahatan seksual yang dilakukan peserta didik di lingkungan sekolah itu meningkat dibanding tahun 2012. Pada tahun lalu, jumlahnya sekitar 18-20 persen.
Dari kasus yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengaruh internet sangat berdampak buruk bagi para pelajar apabila disalahgunakan dalam mengaksesnya. Seharusnya para pelajar juga harus sadar bahwa apa yang mereka akses diinternet haruslah sesuai dengan umur dan kebutuhan, seperti dibidang pendidikan, sehingga para pelajar perlu mengakses materi-materi pelajaran untuk menambah pengetahuan dan informasi seputar pendidikan.
[24]Pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelajar dapat memberi dampak buruk kepada si korban. Si korban dapat mengalami trauma karena perbuatan pelecehan seksual, yaitu :
1.      Depresi
Para korban pelecehan seksual akan merasakan depresi, karena merasa putus asa karena menjadi korban pelecehan seksual. Para korban juga biasanya merasakan kesedihan yang berkepanjangan.
2.      Sindrom trauma perkosaan
Para korban pelecehan seksual akan merasakan trauma, karena telah merasakan kekerasaan pelecehan seksual, adanya paksaan atau ancaman yang menyebabkan si korban merasakan trauma.
3.      Disosiasi
Si korban merasakan didalam tubuhnya seperti bukan dirinya lagi, karena belum menerima dilakukan pelecehan seksual terhadap dirinya.
4.      Gangguan makan

Apakah kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan pelajar dapat dikurangi? Dan bagaimanakah cara mengatasi hal tersebut? Menurut penulis adalah kasus-kasus tersebut pasti bisa dapat dikurangi, dan bisa-bisa saja menghilangkan kasus-kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pelajar.
[25]Cara mengatasi hal tersebut ialah dengan cara :
1.      Memberikan perhatian dan pengawasan yang penuh dari berbagai pihak kepada para generasi muda. Peran orang tua sangat penting dalam hal ini, orang tua perlu mengontrol kegiatan-kegiatan apa yang anak lakukan diluar rumah serta pengawasan dari orang tua terhadap pelajar harus lebih besar dan lebih dekat terhadap mereka, agar mereka lebih terbuka dan mudah diarahkan.
2.      Ada baiknya dengan melakukan atau mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif yang melibatkan remaja.
3.      Menjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anaknya agar dapat memanfaatkan kecanggihan internet dengan baik, serta perkembangan teknologi harus terus diikuti oleh orang tua sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari kecanggihan teknologi.
4.      Mendaftarkan anak untuk mengikuti ekstrakulikuler, sehingga si anak tidak terlalu sering memegang gadget yang dapat membuat hilangnya fokus anak.
5.      Berikanlah pendidikan moral kepada generasi muda agar sadar untuk berperilaku sesuai sebagaimana mestinya.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa peran orang tua sangat penting untuk membangun moral para generasi muda. Karena orang tua merupakan peran yang sangat besar. Karena generasi muda ialah sebagai generasi penerus bangsa. Haruslah menanamkan moral yang baik agar bangsa Indonesia kedepannya dapat lebih maju dan lebih baik lagi.




DISINTEGRASI BANGSA KINI MULAI BERKEMBANG

Disintegrasi bangsa adalah keadaan dimana sebuah bangsa yang tidak bersatu padu serta menghilangnya keutuhan atau persatuan sehingga dapat menyebabkan konflik bahkan perpecahan dalam bangsa tersebut. Potensi disintegrasi bangsa Indonesia sangatlah besar, hal tersebut dapat dillihat dari banyaknya permasalahan yang tidak segera dicari solusinya. Disintegrasi juga dipengaruhi oleh semakin menurunnya rasa nasionalisme yang ada dalam masyarakat yang kemudian dapat berkembang menjadi perpecahan atau konflik yang dapat mengarah kepada disintegrasi.

Penyebab terjadinya disintegrasi bangsa
  1. Munculnya Ideologi Selain Pancasila
Pada dasarnya ideology atau pandangan hidup masyarakat Indonesia adalah Pancasila. Namun bisa kita lihat bahwa ideology-ideology lain mulai tumbuh dan mempengaruhi masyarakat Indonesia. Keberadaan ideology-ideology tersebut lah yang dapat mengancap persatuan Indonesia karena selain dapat mengikis nilai-nilai Pancasila, ia juga dapat memecah belah suatu tatanan masyarakat. Ideology-ideology lain yang dimaksud diatas adalah komunisme, leninisme, marxisme, dan neoliberalisme.

     2.  Ketimpangan di Bidang Demografi
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Penyebaran masyarakat di Indonesia pun tidak merata. Ada daerah yang mengalami jumlah pertumbuhan yang sangat pesat dan ada juga daerah yang memiliki jumlah pertumbuhan yang sangat kecil. Keadaan tersebut juga menimbulkan perbedaan kebutuhan. Karena adanya perbedaan kebutuhan tersebut, makan masyarakat berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing sehingga perpecahan bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi.

    3.  Menurunnya Tingkat Toleransi di Tengah Masyarakat
Sikap toleransi sudah ditanamkan kepada masyarakat Indonesia sejak usia dini. Namun seiring perkembangan globalisasi, tingkat toleransi yang ada dalam masyarakat semakin menurun. Perbedaan yang dimiliki oleh setiap masyarakan dijadikan factor untuk saling beradu pendapat, hal-hal tersebut lah yang dapat menyebabkan perpecahan di Indonesia.

Gejala disintegrasi dalam masyarakat Indonesia:
  1. Antar anggota masyarakat sudah tidak memiliki persepsi yang sama lagi, yang pada awalnya persepsi tersebut dijadikan patokan oleh masing-masing anggota masyarakat itu sendiri.
  2. Warga atau masyarakan sudah tidak mematuhi/melanggar peraturan yang telah disepakati sebelumnya
  3. Banyaknya pertentangan norma-norma yang ada dalam masyarakat
  4. Banyaknya perilaku-perilaku masyarakat yang diosiatif, perilaku-perilaku disosiatif tersebut lah yang dapat memicu perpecahan antar masyarakat
  5. Nilai atau norma yang ada dalam masyarakat tidak lagi berfungsi dengan baik

[26]Selain gejala, disintegrasi mempunya beberapa macam bentuk, yaitu :

Adapun bentuk-bentuk disintegrasi sosial antara lain:
a. Pemberontakan atau pergolakan daerah
b. Aksi protes dan demontrasi
c. Kriminalitas
d. Kenakalan remaja

Kasus-kasus disintegrasi di Indonesia

Pemberontakan di Aceh[27]
            Pemberontakan di Aceh di lakukan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) untuk memperoleh kemerdekaan dari Indonesia antara tahun 1976 hingga tahun 2005. Pemberontakan di Aceh dimulai dari tanggal 4 Desember 1976 hingga 15 Agustus 2005. Tragedi ini menewaskan 10 ribu jiwa dengan kekuatan Indonesia sebanyak 150 ribu dan dari pihak Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  sebanyak 3 ribu.
 
Pemberontakan tersebut menghasikan :
1.      Persetujuan Perdamaian Helsinki,
2.      Otonomi khusus untuk Aceh,
3.      Peluncutan GAM (Gerakan Aceh Merdeka),
4.      Ditariknya tentara Indonesia,
5.      Misi pemantau Aceh
6.      Ditariknya tentara Indonesia,
7.      Misi Pemantau Aceh,
8.      Diadakannya PILKADA

Secara umum latar belakang konflik di Aceh yang paling jelas adalah karena perbedaan budaya antara Aceh dan banyak daerah lain di Indonesia. Di samping itu banyak kebijakan dalam administrasi pada masa Presiden Soeharto (Orde Baru) sangat tidak disukai di Aceh, di mana banyak tokoh di Aceh tidak menyukai kebijakan pemerintahan orde baru yang mempromosikan satu “budaya Indonesia”. kemudia lokasi Provinsi Aceh yang terletak di ujung barat di Indonesia menimbulkan anggapan yang meluas di provinsi Aceh bahwa para pemimpin di Jakarta yang jauh tidak mengerti dan memperhatikan masalah yang dimiliki Aceh, serta tidak bersimpati pada kebutuhan dan adat istiadat di Aceh yang berbeda.
[28]Akibat Disintegrasi yaitu Mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa yang bedampak pada pemisahan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disintegrasi juga mengakibatkan terjadinya suatu pemisahan wilayah yang akibatnya mereka ingin mendirikan negara sendiri.
Hilangnya kekayaan alam yang dimiliki wilayah yang memisahkan diri membuat negara akan mengalami banyak kerugian baik materi maupun perekonomian negara.
Bagaimanakah pandangan penulis tentang disintegrasi yang terjadi di Aceh? Bagaimanakah cara mencegah terjadinya disintegrasi?
            Menurut penulis, disintegrasi yang terjadi di Aceh dipicu karena adanya perbedaan pendapat dan perilaku antara Aceh dengan daerah-daerah lainnya. Sehingga disintegrasi dapat terjadi. Pemberontakan yang terjadi di aceh juga dipicu karena Aceh ingin merdeka yang di pelopori oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka).
[29]Proses disintegrasi terakumulasi menjadi suatu penyakit yang parah, kecenderungan "penarikan diri" masyarakat dari sistem dan struktur yang ada meyulitkan usaha pemecahan masalah. Kecenderungan untuk memisahkan diri dari sistem general itu, dapat dipahami dari beberapa proses sosial politik yang terjadi, seperti kebijaksanaan bahasa nasional yang dijadikan alat politik, awal dari proses penjajahan identitas lokal yakni menghilangkan akar kultur lokal dalam rangka persatuan dan kesatuan.

[30]Adapun cara agar disintegrasi tersebut tidak terjadi atau tidak terulang lagi, antara lain :
  1. Membangun Moral Siswa dengan Penanaman Nasionalisme
  2. Pentingnya Membangun Moral Melalui Penanaman Nasionalisme
  3. Pencegahan dan Penanggulangan Ancaman Disintegrasi Bangsa
  4. Stabilitas Keamanan yang mantap dan dinamis
  5. Stabilitas Keamanan yang mendukung Integrasi Bangsa
  6. Menegakkan Peraturan Hukum yang berlaku
  1. Hukum di Indonesia harus tegas demi menjaga persatuan ( integrasi ), serta tidak menimbulkan perpecahan ( disintegrasi ) wilayah dan ideologi.
  2. Hukum di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan tidak untuk mementingkan golongan ataupun pribadi melainkan demi kepentingan negara.
  3. Keadilan harus dijunjung tinggi, tidak ada penyalahgunaan hukum ataupun penindasan.
  4. Toleransi antar agama, suku, dan ras harus ditingkatkan.
  5. Meningkatkan rasa nasionalisme.
  6. Upaya integrasi nasional harus dijalankan semaksimal mungkin dan dilakukan oleh setiap warga negara.


Kesimpulannya kita harus meningkatkan rasa Nasionalisme kita sekaligus mementingkan kepentingan negara dibandingkan mementingkan kepentingan golongan ataupun pribadi. Contohnya sendiri banyak partai politik yang hanya mementingkan partai sendiri dibandingkan tujuan utama mereka untuk membangun negara semakin maju, hal ini memilukan walaupun tidak semuanya begitu. 




UNDANG-UNDANG SAAT INI TAK LAGI MENCERMINKAN NILAI-NILAI DAN NORMA KONSTITUSI

[31]Undang-undang atau yang disebut dengan perundang-undangan (UU) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.
Undang-undang memiliki kedudukan sebagai aturan kehidupan bagi rakyat Indonesia untuk kondolidasi masalah politik dan hukum, untuk mengantur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk negara.
[32]Fungsi undang-undang ialah :
1.      Sebagai melayani masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. 
2.      Memberikan kepastian hukum kepada warga negaranya.
3.      Melindungi dan mengayomi hak-hak negara.
4.      Memberikan rasa keadilan bagi warga negara.
5.      Menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam masyarakatnya.
;
[33]Nilai-nilai dan norma yang terkandung didalam konstitusi ialah antara lain :
1. Nilai Normatif

Suatu konstitusi yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa dan bagi mereka konstitusi tersebut bukan hanya berlaku dalam arti hukum, akan tetapi juga merupakan suatu kenyataan yang hidup dalam arti sepenuhnya diperlukan dan efektif. Dengan kata lain, konstitusi itu dilaksanakn secara murni dan konsekuen.

2. Nilai Nominal

Konstitusi yang mempunyai nilai nominal berarti secara hukum konstitusi itu berlaku, tetapi kenyataannya kurang sempurna, sebab pasal-pasal tertentu dari konstitusi tersebut dalam kenyataannya tidak berlaku.

3. Nilai Semantik

Suatu konstitusi mempunyai nilai semantik jika konstitusi tersebut secara hukum tetap berlaku, namun dalam kenyataannya adalah sekedar untuk memberikan bentuk dari temapat yang telah ada, dan dipergunakan untuk melaksanakan kekuasaan politik. Jadi, konstitusi hanyalah sekedar istilah saja sedangkan pelaksanaannya hanya dimaksudkan untuk kepentingan pihak penguasa.

Saat ini undang-undang sudah tidak lagi digunakan untuk membela masyarakat Indonesia, undang-undang dibuat hanya untuk kepentingan yang bersagkutan saja. Seharusnya lembaga yang terkait sadar, bahwa fungsi undang-undang yaitu untuk melindungi dan membela masyarakat Indonesia, tetapi kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang telah diucapkan.

Ada kasus yang menerangkan bahwa lembaga telah membuat konstitusi yang menyimpang, yaitu :


 

[34]Ada daerah yang gugat UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.


Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo melarang semua orang menuding sebuah undang-undang menyimpang dari konstitusi. Kata dia, satu-satunya pihak yang boleh mengatakan hal itu adalah hakim Mahkamah Konstitusi.
Hal itu Tjahjo sampaikan saat ia berbicara mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam forum Rakornas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (3/8/2017).
Dalam keterangannya, ia menyinggung adanya gugatan atas UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dimana UU tersebut dinilai oleh sejumlah pihak telah menyimpang dari Konstitusi.
"UU 23 ini kan lucu. Produk pemerintah dan DPR RI. Sudah disahkan pemerintah. Pemerintah ya pemerintah pusat dan daerah. Setelah UU ini jadi, eh digugat ke MK oleh Pemerintah Daerah. Itulah NKRI," kata Tjahjo.
Ia mengatakan sikap pemerintah daerah yang seperti itu aneh. Apalagi, UU tersebut dinilai telah menyimpang dari konstitusi.
Kata dia, banyak pihak yang menilai UU yang dibuat pemerintah menyimpang dari konstitusi dan UUD. Padahal, yang punya hak menilai demikian adalah MK.
"Ini memang aneh-aneh saja. Anggota DPR, pimpinan Parpol, tokoh masyarakat, tokoh nasional. Pemerintah membuat UU dibilang menyimpang dari konstutusi, loh ini yang bodoh yang mana sih? Yang menyimpang yang mana sih?" ujar Tjahjo.
"Yang berhak menentukan UU itu melanggar konstitusi, menyimpang dari UUD, itu bukan ketua ormas, bukan ketum parpol, bukan mantan presiden, bukan anggota DPR. Tapi MK," Tjahjo menambahkan.
Sebab itu, pemerintah saat ini sedang mempersiapkan RUU Tentang hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ia tidak ingin, RUU yang sedang dirancang tersebut diperlakukan sama dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 yang banyak digugat.
"Sedang yang dipersiapkan sekarang ini, bagaimana RUU tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Ini dari Kemenkeu, bagaimana mempersiapkan ddngan baik. Nanti kalau tidak dipersiapkan dengan baik, menjelang aspirasi daerah, jangan-jangan kayak model UU 23 ini," kata Tjahjo.

UU 23 tahun 2014 lahir dari adanya keresahan akan dampak negatif yang ditimbulkan UU no 32 tahun 2004. Ada beberapa masalah yang disorot sebagai kelamahan UU lama (UU 32/2004) yang ditulis oleh sang arsitek, yakni DIRJEN Otda Kemendagri, Djohermansyah Djohan di Kompas (25 April 2015) beberapa waktu yang lalu. Pertama dan yang paling penting adalah lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah kabupaten dan kota. Dalam banyak kasus, gubernur sebagai kepanjangan pemerintah pusat di daerah gagal mencegah abuse of power dari pemerintah kota dan kabupaten terutama dalam masalah pertambangan, kelautan dan kehutanan. Dampak negatifnya adalah kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi pemerintah kabupaten dan kota dalam rangka meningkatakan pendapatan daerah. Muncul raja-raja kecil di daerah yang tanpa bisa dikontrol gubernur dan pemerintah pusat ini, dalam banyak kasus tidak bisa berkoordinasi dengan gubernur yang biasannya dikarenakan perbedaan latar belakang politik. Dan di sisi yang lain gubernur berada pada posisi menggantung tanpa bisa berpijak. Kedua, maraknya daerah pemekaran yang kebablasan. Ketiga, ada kewenangan yang tumpang tindih. Selain itu dalam naskah akademiknya (2011: 13-16), Kementrian dalam negeri merasa perlu melakukan revisi terhadap UU ini dikarenakan adanya overhead cost akibat otonomi daerah yang berimbas pada naiknya anggaran kepagawaian. [35]
Dari kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa, para lembaga yang bertanggung jawab untuk membuat undang-undang seharusnya mengetahui dahulu permasalahannya tentang pemerintah daerah tersebut sehingga tidak ada simpang siur dalam pembuatan undang-undang.





[34] https://www.suara.com/news/2017/08/03/134042/mendagri-larang-siapapun-menyebut-sebuah-undang-undang-menyimpang

Diposting oleh di

6 komentar:

Langganan: Posting Komentar (Atom)